Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Kota Surabaya telah melebihi kapasitas (overload). Saat ini Liponsos yang terletak di Keputih ini dihuni 1.073 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sedangkan daya tampung idealnya hanya 600 orang.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kelebihan penghuni. Sebab, lahan yang ada di Keputih memang sangat terbatas. Yang bisa dilakukan Pemkot Surabaya hanyalah menata dan memulangkan para PMKS.
“PMKS yang ada saat ini rata-rata dari luar kota. Jadi, kami hanya bisa menata dan memulangkan,” tuturnya di Balai Kota Surabaya, Jumat (2/8).
Eri menyebut, permasalahan utama adalah sebagian besar penghuni Liponsos bukanlah warga Kota Surabaya. Maka, pemkot hanya bisa melacak identitas PMKS melalui sidik jari, lalu memulangkannya ke daerah asal masing-masing. “Yang identitasnya tidak jelas kami rawat sampai benar-benar sembuh,” ujarnya.
Eri menambahkan, pemkot tidak punya rencana melakukan perluasan Liponsos. Bila ingin menambah ruang, pemkot harus mencari lahan lain. “Kalau mau menambah, ya harus keluar dari sana,” katanya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Supomo mengakui Liponsos saat ini dalam keadaan overload. Padahal, jumlah penghuni sudah berkurang banyak dari sebelumnya yang mencapai 1.600 orang menjadi 1.073 orang. Sebanyak 948 orang berada di Liponsos dan 125 lainnya sedang menjalani rawat inap.
"Ada 70 orang dirawat di Rumah Sakit Lawang dan 50 orang di Rumah Sakit Menur,” ungkap Supomo.
Dari 948 penghuni Liponsos, sebanyak 824 penghuni tergolonh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 47 gelandangan dan pengemis (gepeng), 49 lansia, 11 anak jalanan, dan 17 orang tindak asusila. Sebagian besar bukan warga Surabaya, melainkan dari luar kota, bahkan luar Jawa.
"Ada yang dari Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Sumatera, dan Bengkulu," paparnya.
Meski begitu, menurut Supomo, pihaknya tidak berani menolak jika ada PMKS dikirim ke Liponsos Keputih. Mulai dari anak jalanan, gelandangan, pangamen, ODGJ, hingga wanita rawan sosial ekonomi. Saat ini sebanyak 1.073 penyandang masalah sosial itu tersebar di lima barak.
“Paling banyak di barak A yang diperuntukkan bagi OGDJ, yakni 824 orang. Mereka tidur di selasar tanpa kamar dan tempat tidur,” pungkasnya. (*)
“PMKS yang ada saat ini rata-rata dari luar kota. Jadi, kami hanya bisa menata dan memulangkan,” tuturnya di Balai Kota Surabaya, Jumat (2/8).
Eri menyebut, permasalahan utama adalah sebagian besar penghuni Liponsos bukanlah warga Kota Surabaya. Maka, pemkot hanya bisa melacak identitas PMKS melalui sidik jari, lalu memulangkannya ke daerah asal masing-masing. “Yang identitasnya tidak jelas kami rawat sampai benar-benar sembuh,” ujarnya.
Eri menambahkan, pemkot tidak punya rencana melakukan perluasan Liponsos. Bila ingin menambah ruang, pemkot harus mencari lahan lain. “Kalau mau menambah, ya harus keluar dari sana,” katanya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Supomo mengakui Liponsos saat ini dalam keadaan overload. Padahal, jumlah penghuni sudah berkurang banyak dari sebelumnya yang mencapai 1.600 orang menjadi 1.073 orang. Sebanyak 948 orang berada di Liponsos dan 125 lainnya sedang menjalani rawat inap.
"Ada 70 orang dirawat di Rumah Sakit Lawang dan 50 orang di Rumah Sakit Menur,” ungkap Supomo.
Dari 948 penghuni Liponsos, sebanyak 824 penghuni tergolonh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 47 gelandangan dan pengemis (gepeng), 49 lansia, 11 anak jalanan, dan 17 orang tindak asusila. Sebagian besar bukan warga Surabaya, melainkan dari luar kota, bahkan luar Jawa.
"Ada yang dari Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Sumatera, dan Bengkulu," paparnya.
Meski begitu, menurut Supomo, pihaknya tidak berani menolak jika ada PMKS dikirim ke Liponsos Keputih. Mulai dari anak jalanan, gelandangan, pangamen, ODGJ, hingga wanita rawan sosial ekonomi. Saat ini sebanyak 1.073 penyandang masalah sosial itu tersebar di lima barak.
“Paling banyak di barak A yang diperuntukkan bagi OGDJ, yakni 824 orang. Mereka tidur di selasar tanpa kamar dan tempat tidur,” pungkasnya. (*)
