Tol Suramadu resmi berubah menjadi Jembatan Suramadu. Jadi jalan biasa. Kalau lewat, tak lagi harus bayar. Ini setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang datang dalam lawatannya ke Pulau Madura, Sabtu (27/10), secara langsung menyatakan bahwa tidak lagi berlaku tarif tol di jembatan terpanjang se-Indonesia itu.
Pembebasan atau penggratisan tarif tol ini berlaku bagi semua golongan kendaraan. Tidak hanya sepeda motor, kini mobil, bus, truk, atau kendaraan jenis apapun bisa melintas tanpa dipungut biaya. “Kita ingin sektor tourism (pariwisata), investasi, properti itu bisa bekerja. Betul-betul bergerak di Madura. Terbuka sebanyak-banyaknya,” ujar Jokowi, sapaan karib Presiden RI ke-7 usai meresmikan pembebasan tarif tol Suramadu.
Digratiskannya Tol Suramadu melewati proses yang cukup panjang. Setelah diresmikan pada 2009 silam, sebenarnya semua jenis kendaraan yang melintas di Tol Suramadu dikenakan tarif. Termasuk sepeda motor. Namun pada 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan tarif untuk kendaraan roda dua. Setahun berselang, masukan datang agar tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih diturunkan karena dianggap membebani. Terutama angkutan barang. Harga pun diturunkan 50 persen.
“Ternyata dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum beri dampak signifikan. Kemudian kami ada masukan lagi agar dijadikan non tol. Setelah kami hitung berapa sih masukan setahun untuk jalan tol Suramadu. Juga tidak banyak dan ini dibangun dari APBN. Oleh sebab itu kita putuskan (gratis),” urainya.
Data yang disampaikan Jokowi, pemasukan dari Tol Suramadu tidak terlalu besar. Ada dikisaran Rp 100-200 milliar. Dengan angka tersebut, ia optimistis APBN masih mampu untuk melakukan pembiayaan perawatan jembatan sebagai ganti tidak lagi diberlakukannya tarif. “Negara itu tidak berhitung untung dan rugi. Negara itu berhitung yang berkeadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan kesejahteraan. Jangan dibawa hitung-hitungan untung dan rugi. Keuntungannya selebihnya ada di masyarakat,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden berharap dengan pembebasan tarif ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Madura. Terutama di bidang investasi. Dengan begitu lapangan pekerjaan dapat semakin terbuka lebar.
Harapan Jokowi ini bukan tanpa dasar. Ia menyebutkan, pernah ada investasi yang akan masuk Madura di bidang penanaman tebu. Tapi setelah dihitung, kesepakatan tersebut gagal. Alasannya, biaya logistik dan transportasi yang terlalu mahal membuat rencana ini batal. “Kemudian ketimpangan kemiskinan yang agaknya kita lihat dengan daerah Jatim yang lain, saya tahu Pak Gubernur (Gubernur Soekarwo, Red) telah bekerja keras, para bupati telah bekerja keras untuk Madura. Tetapi memang dampaknya belum signifikan. Kita mendorong investasi yang membutuhkan lapangan pekerjaan, baik untuk tebu, baik untuk sektor turism (dapat) mengangkat potensi Madura,” terangnya.
Bukan Dekati Pilpres
Kebijakan pembebasan Tol Suramadu ada yang menyambut positif dan juga negatif. Sebagaian orang mengkaitkannya dengan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Gratisnya Tol Suramadu sebagai langkah calon presiden nomor urut satu tersebut untuk menuai suara pemilih Madura. “Ini tadi kan perjalanan sudah saya sampaikan 2015, ya kalau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret kan bisa. Tahun depan. Itu loh jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan kesejahteraan dan keadailan masyarakat,” beber Jokowi.
Jokowi memandang, bahwa selama ini keberadaan Jembatan Suramadu belum mampu mengurangi ketimpangan kemiskinan. Berdasarkan angka yang ada, angka kemiskinan di Madura cukup tinggi mencapai 4-7 persen dibandingkan dengan masyarakat Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Sementara di Jatim angka kemiskinan di Madura mencapai 16-23 persen.
Dengan diresmikannya Jembatan Non Tol ini, ekonomi Madura bisa tumbuh baik dan maju. Khususnya, bagi investasi yang akan datang seperti properti, wisata hingga turis dari luar berkunjung ke Madura. Ini adalah keputusan atau bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia utamanya masyarakat Madura.
Pekerjaan rumah Pemerintah Daerah
Pembebasan tarif tol ini meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Salah satu persoalan terkait dengan kebijakan tersebut adalah bisnis penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Kamal. Kapal-kapal feri yang selama ini melayani rute Surabaya-Bangkalan terancam menutup usaha mereka. “Ya setiap keputusan mesti ada plus minusnya. Saya kira nanti urusan pak gubernur dan pak bupati lah itu,” ungkap Jokowi.
Menurut informasi yang diterima Radar Surabaya, akan ada pergeseran moda transportasi ketika tol Suramadu digratiskan. Bisa juga ada pengalihfungsian pelabuhan. Namun, pastinya karena berada di bawah wewenang PT ASDP, maka nantinya kebijakan terkait soal bisnis penyebrangan tersebut berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan.
Saya termasuk yang bahagia ketika Jembatan Surabaya digratiskan. Kini, untuk beli bebek Sinjay yang terkenal itu, tak lagi ada tambahan bayar tol Rp 30 ribu pulang pergi (dulu Rp 60 ribu).
Saya masih ingat, di awal-awal jembatan ini diresmikan, ingin sekali beli bebek Sinjay. Tapi, selalu gagal karena mentok bayar Rp 60 ribu untuk tol-nya saja. Terlalu mahal, bagi saya.
Sebenarnya bebek Sinjay sudah buka cabang di beberapa titik di Surabaya. Tapi, tetap saja masih nikmat makan bebek Sinjay di ‘kantor pusatnya’. Tetap ada perbedaan mencolok. Kalau yang di Bangkalan, bebeknya selalu fresh. Lebih gurih, dan potongan bebeknya juga besar-besar. Begitu juga dengan rasa sambal mangganya, juga jauh lebih enak bila dibandingkan bebek Sinjay yang di Kapas Krampung City maupun yang di jalan Ahmad Yani. (opi/foto: andy satria)
Digratiskannya Tol Suramadu melewati proses yang cukup panjang. Setelah diresmikan pada 2009 silam, sebenarnya semua jenis kendaraan yang melintas di Tol Suramadu dikenakan tarif. Termasuk sepeda motor. Namun pada 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan tarif untuk kendaraan roda dua. Setahun berselang, masukan datang agar tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih diturunkan karena dianggap membebani. Terutama angkutan barang. Harga pun diturunkan 50 persen.
“Ternyata dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum beri dampak signifikan. Kemudian kami ada masukan lagi agar dijadikan non tol. Setelah kami hitung berapa sih masukan setahun untuk jalan tol Suramadu. Juga tidak banyak dan ini dibangun dari APBN. Oleh sebab itu kita putuskan (gratis),” urainya.
Data yang disampaikan Jokowi, pemasukan dari Tol Suramadu tidak terlalu besar. Ada dikisaran Rp 100-200 milliar. Dengan angka tersebut, ia optimistis APBN masih mampu untuk melakukan pembiayaan perawatan jembatan sebagai ganti tidak lagi diberlakukannya tarif. “Negara itu tidak berhitung untung dan rugi. Negara itu berhitung yang berkeadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan kesejahteraan. Jangan dibawa hitung-hitungan untung dan rugi. Keuntungannya selebihnya ada di masyarakat,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden berharap dengan pembebasan tarif ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Madura. Terutama di bidang investasi. Dengan begitu lapangan pekerjaan dapat semakin terbuka lebar.
Harapan Jokowi ini bukan tanpa dasar. Ia menyebutkan, pernah ada investasi yang akan masuk Madura di bidang penanaman tebu. Tapi setelah dihitung, kesepakatan tersebut gagal. Alasannya, biaya logistik dan transportasi yang terlalu mahal membuat rencana ini batal. “Kemudian ketimpangan kemiskinan yang agaknya kita lihat dengan daerah Jatim yang lain, saya tahu Pak Gubernur (Gubernur Soekarwo, Red) telah bekerja keras, para bupati telah bekerja keras untuk Madura. Tetapi memang dampaknya belum signifikan. Kita mendorong investasi yang membutuhkan lapangan pekerjaan, baik untuk tebu, baik untuk sektor turism (dapat) mengangkat potensi Madura,” terangnya.
Bukan Dekati Pilpres
Kebijakan pembebasan Tol Suramadu ada yang menyambut positif dan juga negatif. Sebagaian orang mengkaitkannya dengan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Gratisnya Tol Suramadu sebagai langkah calon presiden nomor urut satu tersebut untuk menuai suara pemilih Madura. “Ini tadi kan perjalanan sudah saya sampaikan 2015, ya kalau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret kan bisa. Tahun depan. Itu loh jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan kesejahteraan dan keadailan masyarakat,” beber Jokowi.
Jokowi memandang, bahwa selama ini keberadaan Jembatan Suramadu belum mampu mengurangi ketimpangan kemiskinan. Berdasarkan angka yang ada, angka kemiskinan di Madura cukup tinggi mencapai 4-7 persen dibandingkan dengan masyarakat Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Sementara di Jatim angka kemiskinan di Madura mencapai 16-23 persen.
Dengan diresmikannya Jembatan Non Tol ini, ekonomi Madura bisa tumbuh baik dan maju. Khususnya, bagi investasi yang akan datang seperti properti, wisata hingga turis dari luar berkunjung ke Madura. Ini adalah keputusan atau bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia utamanya masyarakat Madura.
Pekerjaan rumah Pemerintah Daerah
Pembebasan tarif tol ini meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Salah satu persoalan terkait dengan kebijakan tersebut adalah bisnis penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Kamal. Kapal-kapal feri yang selama ini melayani rute Surabaya-Bangkalan terancam menutup usaha mereka. “Ya setiap keputusan mesti ada plus minusnya. Saya kira nanti urusan pak gubernur dan pak bupati lah itu,” ungkap Jokowi.
Menurut informasi yang diterima Radar Surabaya, akan ada pergeseran moda transportasi ketika tol Suramadu digratiskan. Bisa juga ada pengalihfungsian pelabuhan. Namun, pastinya karena berada di bawah wewenang PT ASDP, maka nantinya kebijakan terkait soal bisnis penyebrangan tersebut berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan.
Saya termasuk yang bahagia ketika Jembatan Surabaya digratiskan. Kini, untuk beli bebek Sinjay yang terkenal itu, tak lagi ada tambahan bayar tol Rp 30 ribu pulang pergi (dulu Rp 60 ribu).
Saya masih ingat, di awal-awal jembatan ini diresmikan, ingin sekali beli bebek Sinjay. Tapi, selalu gagal karena mentok bayar Rp 60 ribu untuk tol-nya saja. Terlalu mahal, bagi saya.
Sebenarnya bebek Sinjay sudah buka cabang di beberapa titik di Surabaya. Tapi, tetap saja masih nikmat makan bebek Sinjay di ‘kantor pusatnya’. Tetap ada perbedaan mencolok. Kalau yang di Bangkalan, bebeknya selalu fresh. Lebih gurih, dan potongan bebeknya juga besar-besar. Begitu juga dengan rasa sambal mangganya, juga jauh lebih enak bila dibandingkan bebek Sinjay yang di Kapas Krampung City maupun yang di jalan Ahmad Yani. (opi/foto: andy satria)
